Oleh Yoga pada hari Selasa, 23 Feb 2021 - 12:02:43 WIB
Bagikan agen bola 24 ini :

Politikus Golkar Ini Dukung Pemerintah Untuk Revisi UU ITE

tscom_news_photo_1614056563.jpg
Azis Syamsuddin Politikus Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Azis menilai, UU ITE ini sebagai penyebab gaduhnya media sosial selama ini.

"Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke Kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," kata Azis melalui keterangannya, Selasa (23/2/2021).

Dia menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat, telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

Selain itu, menurut dia, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi terhadap UU ITE.

"Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021," tandasnya.

Kedua pasal itu, kata Azis, terpengaruh dengan kondisi masyarakat yang belum baik dalam literasi digital sehingga menimbulkan tafsir hukum karet.

"Polemik hukum adanya kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet, penerapan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, oleh karenanya Pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," ujarnya.

Azis menilai polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2.

Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Azis menilai perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi.

Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial.

tag: #uu-ite  
Bagikan agen bola 24 ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
agen bola 24

Ilegal, Hinca Minta Polisi Bubarkan KLB

Oleh
pada hari Kamis, 04 Mar 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta, pihak kepolisian membubarkan acara kongres luar biasa (KLB).  Dikabarkan KLB akan dilaksanakan di ...
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - orizzonte.me - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
agen bola 24

Ilegal, Hinca Minta Polisi Bubarkan KLB

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 04 Mar 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta, pihak kepolisian membubarkan acara kongres luar biasa (KLB).  Dikabarkan KLB akan dilaksanakan di ...
agen bola 24

Sejalan Dengan Jokowi, ACM Targetkan 1 Juta UMKM Transformasi Digital

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Di Microsoft Developer Conference 2021 bertajuk “Accelerating Indonesia’s Digital Economy”, Presiden RI Joko Widodo mengatakan transformasi digital adalah ...